Investor kini masih mengkhawatirkan kebijakan ekonomi dari kedua pasangan capres dan cawapres. Kedua pasangan dinilai lebih memproteksi diri dari campur tangan asing.
Seperti dikutip Bloomberg, Joko Widodo yang diusung partai pemenang pemilu, PDI-P berencana akan membatasi akses asing pada saham perbankan di Tanah Air. Joko Widodo juga dinilai akan meninjau kembali perdagangan terutama pertambangan nasional yang mayoritas dimiliki asing.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo membantah sikap politik PDI-P dan partai koalisinya anti asing. Pemerintahan Jokowi, jika mendapat amanat menjadi presiden, akan menyeimbangkan kepentingan negara dan kebutuhan bisnis.
Saat Jokowi, sapaan Joko Widodo, dicalonkan sebagai presiden, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melonjak. Namun dalam dua pekan terakhir, IHSG turun 0,8 persen, meski dalam setahun ini masih naik 15 persen sebagai dampak Jokowi ingin menjajaki jabatan tertinggi negara.
Begitu juga dengan konsep ekonomi yang ditawarkan capres Prabowo Subianto. Calon ini dinilai akan lebih menasionalisasi kebijakan ekonominya. “Saat musim kampanye memanas, pasti ada kebijakan bombastis yang lebih nasionalis dari kedua pihak. Pasangan yang lebih cenderung anti terhadap investasi asing dan menang menjadi presiden harus memperhitungkan akhirnya,” kata ekonom OCBC Banking Corp berbasis di Singapura Wellian Wiranto.
Dalam berbagai survei, pemilihan presiden yang akan berlangsung sekitar sebulan lagi masih menjagokan Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMCR) menunjukkan pada April 2014, Joko Widodo dipilih 51,6 persen responden dan 35,7 persen memilih Prabowo Subianto.
Akhir tahun lalu, SMRC merilis Jokowi masih dipilih 62 persen responden dan 23 persen memilih Prabowo. Lembaga riset Populi Center pada Mei lalu merilis 42,4 persen responden memilih Jokowi dan 35,5 persen responden memilih Prabowo.
Elektabilitas Prabowo Meningkat
Riset tersebut menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin meningkat, meski masih kalah dibanding Joko Widodo. Prabowo didukung Partai Golkar, partai pemenang kedua pada pileg April lalu serta partai koalisi lainnya.
Prabowo dinilai memiliki visi misi memangkas pinjaman luar negeri hingga nol persen pada 2019. Januari lalu Prabowo mengatakan akan menghentikan kerja sama asing dalam berbagai hal.
Prabowo juga akan mempertahankan larangan ekspor bijih mineral hingga meninjau kontrak investor asing yang dianggap tidak adil. Tahun 2012, setelah krisis keuangan di Asia mulai berakhir sejak 1990 memaksa Indonesia menjual bank-bank lokal dan menerima pinjaman asing. Namun Bank Indonesia pada dua tahun lalu mulai membatasi asing hanya boleh membeli saham perbankan nasional sebesar 40 persen. Itulah yang menyebabkan akuisisi DBS Group Holding Ltd terhadap Bank Danamon batal.
“Ada beberapa kekhawatiran nyata dalam kampanye Prabowo. Ini disebabkan Prabowo lebih bersifat nasionalis,” kata analis politik independen berbasis di Jakarta Paul Rowland.
Berharap Kelonggaran
Pengacara berbasis di Jakarta Bill Sullivan mengatakan, investor berharap ada pelonggaran terkait kebijakan pertambangan. Begitu juga terkait kebijakan tentang perbankan.
Langkah itu sudah dilakukan Filipina dengan mengurangi pembatasan bagi investor asing di perbankan. Hasilnya, Filipina mengalami kenaikan peringkat investasi.
“Apapun partai politik yang memenangkan pilpres nanti dan siapapun presidennya, tidak ada pemimpin yang mampu membuat kebijakan langsung sempurna dan kembali ke masa lalu (nasionalisasi),” katanya.
Sumber: Bloomberg