Apa jadinya kalau pembangunan hanya menguntungkan sedikit orang, apalagi sampai merusak kelestarian alam, yang notabene menjadi sumber pangan masyarakat lokal? Review film Pesta Babi menyuguhkan anomali pembangunan di wilayah Papua. Film yang tidak hanya menyuguhkan visual tajam, rekaman lapangan tapi juga kesaksian emosial warga adat masyarakat timur Indonesia.
Ringkasan
Review Film Pesta Babi
Review Film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter yang tengah viral dan memicu perdebatan hangat di Indonesia.
Review film Pesta Babi bukan film bioskop fiksi, melainkan sebuah film dokumenter investigatif dan reflektif berdurasi 95 menit. Film ini punya latar tempat mengambil lokasi di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Dari isi dan plot utamanya, Review film Pesta Babi menyoroti dampak masif dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pangan dan energi (seperti food estate Merauke, proyek tebu untuk bioetanol, dan perkebunan sawit).
Penonton diperlihatkan bagaimana kapal-kapal besar dan alat berat masuk untuk membongkar hutan adat milik suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.
Arti Judul Pesta Babi
Sekilas, film ini tampak mengagetkan kalangan tertentu. Tapi film ini bukan tentang mukbang (makan bareng) hewan yang termasuk diharamkan oleh agama tertentu.
Judul Pesta Babi mengambil dari tradisi ritual adat besar masyarakat Muyu yang bernama Awon Atatbon. Dalam ritual itu, babi menjadi simbol sosial kehormatan, persaudaraan, dan ikatan mendalam manusia dengan alam.
Film ini menggunakan istilah tersebut secara kontras untuk menggambarkan bagaimana “pesta” pembangunan industri skala besar justru mengorbankan ruang hidup, pangan tradisional, dan identitas budaya masyarakat adat demi kepentingan oligarki.
Produksi dan Pemain Film Pesta Babi
Berbeda dengan industri film komersial, dokumenter ini diproduksi secara independen dengan tujuan advokasi sosial.
Rumah Produksi: Kolaborasi antara WatchDoC (yang terkenal dengan rekam jejak dokumenter kritis seperti Sexy Killers dan Dirty Vote), Ekspedisi Indonesia Baru, dan Greenpeace Indonesia.
Sutradara: Digarap oleh jurnalis investigasi senior Dandhy Dwi Laksono bersama sosiolog/peneliti Cypri Jehan Paju Dale.
“Pemain” / Narasumber: Tidak menggunakan aktor. “Pemain” di film ini adalah warga sipil asli Papua, para ketua adat, aktivis HAM, aktivis lingkungan, serta keluarga korban yang terdampak langsung oleh konflik agraria dan pengamanan wilayah di Papua Selatan.
Tujuan Pembuatan Film Pesta Babi
Tujuan utama dari perilisan film Pesta Babi adalah sebagai media kritik sosial dan advokasi lingkungan.
Terutama, Menyuarakan Kelompok Pinggiran, khususnya memberikan panggung bagi masyarakat adat Papua yang suaranya jarang terdengar di media arus utama nasional.
Selain itu, Menggugat Konsep Pembangunan. Yakni mempertanyakan kembali makna “kemajuan” yang digaungkan pemerintah, apakah benar-benar menyejahterakan rakyat lokal atau justru menciptakan “kolonialisme modern” di mana sumber daya alam dikeruk dan masyarakat lokal terasingkan di tanahnya sendiri.
Kritik Sosial Pejabat di Indonesia
Ya, film ini sangat sensitif dan secara langsung mengkritik kebijakan para petinggi negara. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa film ini mendadak viral setelah beberapa acara nonton bareng (nobar) di kampus-kampus dan komunitas (seperti di Ternate dan Universitas Mataram) dibubarkan paksa oleh aparat keamanan atau pihak rektorat.
Beberapa poin krusial yang menyinggung otoritas publik dan pejabat antara lain:
Kritik Terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN):
Film ini secara terbuka mempertanyakan kebijakan Presiden dan jajaran menteri (khususnya yang membawahi sektor agraria, pangan, investasi, dan pertahanan) terkait pemberian izin konsesi lahan skala luas ke perusahaan raksasa yang menggusur hutan adat.
Isu Militerisasi dan Aparat Keamanan:
Review film Pesta Babi yang merupakan dokumenter ini memperlihatkan bagaimana aparat keamanan dan militer diduga ikut mengamankan jalannya proyek industri tersebut, yang sering kali berujung pada intimidasi, pembatasan kebebasan berekspresi, serta benturan fisik dengan warga lokal yang bertahan menjaga tanah leluhurnya.
Rincian Kritik dalam Film Pesta Babi
Kritik sosial dalam film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” tidak disampaikan secara abstrak, melainkan lewat kontras visual yang tajam, rekaman lapangan, dan kesaksian emosional warga adat.
Secara mendalam, berikut adalah detail kritik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dibongkar dalam dokumenter ini:
Ilusi “Ketahanan Pangan” vs Kelaparan Nyata
Kritik paling mendasar Review film Pesta Babi diarahkan pada narasi pemerintah pusat mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan industri bioetanol. Pemerintah mengklaim proyek ini demi “ketahanan pangan nasional” dan “kemandirian energi.” Namun, film ini menunjukkan realitas yang 180 derajat berbeda di lapangan, yakni:
Destruksi Sumber Pangan Lokal
Hutan sagu yang merupakan sumber karbohidrat utama dan hutan buruan tempat warga mencari protein dihancurkan menggunakan alat berat untuk digantikan dengan tanaman monokultur (tebu dan padi skala industri).
Ironi Logistik
Ketika hutan mereka hilang, masyarakat adat dipaksa membeli beras miskin (raskin) atau makanan instan dari luar pulau dengan harga mahal. Review film Pesta Babi ini mengkritik bagaimana proyek yang katanya “menghasilkan pangan” justru menciptakan kerawanan pangan baru bagi pemilik tanah asli.
Kolonialisme Domestik (Gaya Baru)
Judul turunan film ini, “Kolonialisme di Zaman Kita”, adalah kritik sosial yang sangat menohok. Film ini menyamakan cara kerja korporasi dan pemerintah saat ini dengan cara kerja Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau pemerintah kolonial Belanda di masa lalu.
Pengosongan Ruang (Terra Nullius)
Negara sering kali memperlakukan hutan Papua seolah-olah sebagai “tanah kosong” tak berpenghuni yang bebas dipetakan dan dibagikan kepada investor di Jakarta.
Peminggiran Manusia
Masyarakat adat diperlakukan bukan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai “hambatan” yang harus disingkirkan atau ditenangkan dengan kompensasi yang tidak adil.
Komodifikasi Budaya dan Hilangnya Identitas
Bagi masyarakat suku Marind, Awyu, atau Muyu, hutan bukan sekadar komoditas ekonomi atau hamparan pohon. Hutan adalah ibu, supermarket alami, sekaligus ruang spiritual (tempat tinggal leluhur).
Penghancuran Situs Sakral
Film ini memperlihatkan bagaimana tempat-tempat ritual adat ikut digusur. Ketika hutan hilang, marga-marga kehilangan ikatan sejarahnya.
Sindiran Lewat “Pesta Babi”
Tradisi ritual Awon Atatbon (Pesta Babi) yang sakral, penuh penghormatan, dan solidaritas sosial, dikontraskan dengan “pesta” para oligarki dan pejabat yang membagi-bagi konsesi lahan di atas meja kerja yang nyaman di Jakarta. Pesta para elit ini menyisakan limbah dan kemiskinan bagi warga lokal.
Kehadiran Negara: Bukan Melindungi, Tapi Mengintimidasi
Salah satu kritik sosial yang paling sensitif dalam film ini adalah soal fungsi aparat keamanan. Dalam dokumenter ini, penonton diperlihatkan bagaimana aparat (TNI/Polri) justru sering kali berdiri di depan sebagai “tameng” atau penjaga aset perusahaan swasta/BUMN, bukan melindungi hak-hak warga negara yang tanahnya dirampas.
Review film Pesta Babi merekam ketakutan psikologis masyarakat adat. Ketika mereka mencoba protes, memasang sasi (larangan adat), atau menolak melepaskan tanah, mereka langsung dihadapkan pada tuduhan “anti-pembangunan,” “makar,” atau dicap sebagai kelompok yang menghambat kemajuan negara.
Ketimpangan Hukum (Greenwashing Pemerintah)
Review film Pesta Babi ini menguliti bagaimana hukum di Indonesia sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas dalam kasus agraria.
Izin yang Kilat vs Hak Adat yang Lambat
Perusahaan raksasa bisa mendapatkan izin konsesi ratusan ribu hektare dengan sangat cepat dari kementerian di Jakarta. Sebaliknya, masyarakat adat yang sudah tinggal di sana selama ribuan tahun harus berdarah-darah bertahun-tahun di pengadilan hanya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas tanah ulayat mereka (seperti perjuangan Suku Awyu).
Kritik Greenwashing
Dandhy Dwi Laksono yang juga viral dengan Buku Reset Indonesia mengkritik narasi “energi hijau” (seperti bioetanol dari tebu). Pemerintah mempromosikannya sebagai solusi ramah lingkungan untuk masa depan. Namun film ini membongkar bahwa di balik label “hijau” tersebut, ada hutan hujan tropis yang dibabat habis (deforestasi) dan hak asasi manusia yang diinjak-injak.
Kesimpulan Kritik
Lewat Pesta Babi, pembuat film ingin mengetuk kesadaran penonton bahwa pembangunan yang tidak memanusiakan manusia adalah bentuk kekerasan struktural. Film ini menantang kita semua untuk bertanya: “Pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Menyejahterakan rakyat Papua, atau sekadar memberi makan kerakusan industri dan penguasa?
