Nestapa Turis Lokal Bali: Wisatawan Berkualitas Bukan Soal Tebal Dompet

Pariwisata sering kali diukur dengan angka: berapa banyak wisatawan yang datang, berapa lama mereka tinggal, dan berapa besar uang yang dibelanjakan. Semakin tinggi angkanya, semakin sukses pula sebuah destinasi dianggap mengelola pariwisatanya.
Namun, bagaimana jika cara pandang itu justru membuat kita melewatkan sesuatu yang lebih penting?
Perdebatan mengenai wisatawan berkualitas kembali relevan ketika Bali menjadi sorotan akibat polemik perlakuan terhadap wisatawan domestik dan wisatawan asing beberapa waktu lalu. Percakapan di ruang digital pun berkembang, termasuk seruan untuk memboikot Bali.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, polemik ini seharusnya tidak berhenti pada siapa yang salah atau siapa yang benar. Sebagai alumni Sarjana Pariwisata Universitas Udayana, ada pertanyaan lebih mendasar yang layak dibicarakan: apakah wisatawan berkualitas memang harus selalu diidentikkan dengan mereka yang punya uang lebih banyak?

Ketika Wisatawan Berkualitas Hanya Diukur dari Pengeluaran
Secara ekonomi, kehadiran wisatawan dengan pengeluaran besar tentu menguntungkan. Mereka dapat meningkatkan pendapatan hotel, restoran, penyedia transportasi, pengelola atraksi, hingga pelaku usaha lokal.
Wisatawan yang tinggal lebih lama juga berpotensi memberikan dampak ekonomi lebih besar daripada pengunjung yang hanya datang sebentar. Dari sudut pandang bisnis, mengejar pasar dengan daya beli tinggi merupakan strategi yang masuk akal.
Masalahnya muncul ketika pengeluaran dijadikan satu-satunya ukuran kualitas wisatawan.
Wisatawan domestik yang memilih penginapan sederhana, makan di warung lokal, dan mengunjungi destinasi dengan anggaran terbatas bukan berarti tidak berkualitas. Mereka tetap menggerakkan ekonomi, meskipun nilai transaksinya mungkin tidak sebesar wisatawan yang menginap di hotel mewah.
Begitu pula wisatawan asing. Membelanjakan banyak uang tidak otomatis membuat seseorang menghormati budaya setempat, menjaga kebersihan, atau berperilaku bertanggung jawab.
Dengan kata lain, kemampuan belanja dan kualitas perilaku adalah dua hal berbeda.
Pariwisata memang membutuhkan pendapatan. Namun, jika kesuksesan destinasi hanya dinilai dari berapa banyak uang yang dibawa wisatawan, kita berisiko melupakan tujuan yang lebih luas: menciptakan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat.
Apa Sebenarnya Quality Tourism?
Konsep quality tourism atau pariwisata berkualitas tidak seharusnya dipersempit menjadi perlombaan mendatangkan wisatawan dengan dompet paling tebal.
Jika kita kembali ke literatur pariwisata, konsep quality tourism memang tidak mempunyai satu definisi universal yang bisa diterapkan secara identik pada semua destinasi.
Namun Aqilah Nurul Khaerani Latif dari Center for Tourism Planning and Development, Institut Teknologi Bandung pernah membahas persoalan ini dalam artikel “Mengenal Konsep Quality Tourism” yang diterbitkan di Warta Pariwisata pada 2021.
Artikel tersebut menjelaskan bahwa pariwisata berkualitas perlu mempertimbangkan tiga aspek: quality of experiences, quality of profit, dan quality of life.
BACA: Tren Pariwisata Global Berubah
Ketiganya dapat digunakan untuk menguji apakah sebuah destinasi benar-benar bergerak menuju pariwisata berkualitas.
Intinya, quality of experiences berarti kualitas pengalaman tidak bisa diukur hanya dari besarnya pengeluaran wisatawan. Sedangkan Quality of profit berarti keuntungan harus sehat dan berkelanjutan. Bukan hanya berapa banyak uang yang dibelanjakan wisatawan, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biayanya.
Sementara Quality of life berarti menyangkut kualitas hidup masyarakat setempat. Jika wisatawan datang dalam jumlah besar, tetapi keuntungan hanya terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal sementara masyarakat menghadapi kemacetan, tekanan lingkungan, atau kehilangan akses terhadap ruang publik, keberhasilan pariwisata perlu dipertanyakan.
Kerangka tiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa pariwisata berkualitas tidak hanya berbicara tentang kualitas wisatawan. Kualitas pengalaman, keuntungan usaha, dan kehidupan masyarakat juga perlu dinilai secara bersamaan.
Perspektif ini juga sejalan dengan buku akademik Quality Tourism Experiences: Reviews, Reflections, Research Agendas, yang diedit oleh Joseph S. Chen dan diterbitkan pada 2009. Buku tersebut membahas beragam pemaknaan kualitas pengalaman wisata dari sudut pandang wisatawan, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan akademisi.
Salah satu pelajaran pentingnya adalah bahwa kata “berkualitas” tidak selalu bermakna sama bagi setiap pihak. Karena itu, konsep tersebut perlu diterjemahkan menjadi indikator dan praktik yang jelas, bukan sekadar slogan pemasaran.

Saatnya Rekonstruksi Arah Pariwisata Bali
Polemik Arya Wedakarna, anggota DPD RI dari Bali yang viral beberapa waktu lalu, seharusnya menjadi kesempatan untuk memperjelas kembali apa yang dimaksud dengan pariwisata berkualitas.
Konsep ini tidak seharusnya berhenti pada keinginan mendatangkan wisatawan yang berbelanja lebih banyak. Tapi juga perlu mencakup kualitas pengalaman, keuntungan ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas hidup masyarakat setempat.
Wisatawan memang perlu menghormati budaya Bali. Namun, penghormatan itu harus berjalan dua arah: destinasi dan pelaku usaha juga perlu memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan sesuai dengan standar yang dijanjikan.
Bagi saya, ukuran keberhasilan pariwisata Bali bukan semata-mata berapa banyak uang yang dibawa wisatawan, melainkan apakah perjalanan mereka memberikan manfaat tanpa merusak lingkungan, merendahkan martabat pekerja, atau mengorbankan masyarakat setempat.
Bali tidak harus memilih antara wisatawan asing dan wisatawan domestik. Bali perlu memastikan bahwa wisatawan yang datang sesuai dengan daya dukung destinasi, pelaku usaha memperoleh keuntungan yang sehat, budaya tetap terjaga, dan masyarakat lokal ikut sejahtera.
Pada akhirnya, wisatawan berkualitas memang penting. Namun, destinasi yang berkualitas, tata kelola yang adil, dan masyarakat yang sejahtera sama pentingnya.
Sebab, pariwisata yang benar-benar berkualitas bukan hanya tentang siapa yang datang dan berapa banyak uang yang mereka belanjakan, tetapi juga tentang bagaimana semua pihak saling menghormati dan siapa saja yang akhirnya menikmati manfaatnya.
Menurut kalian, apakah konsep wisatawan berkualitas selama ini terlalu sering diukur dari kemampuan belanja? Atau justru kita perlu mulai mengukur kualitas pariwisata dari manfaatnya bagi masyarakat lokal?